Pengisian Kekosongan Perangkat Desa

by | 10 July 2020

Pengisian Kekosongan Perangkat Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam perubahan ketentuan ke-6 atas Pasal 7 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, ketika terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, diuraikan:


6. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa
lain yang tersedia.

(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

(3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

(4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.

(5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Uraian perubahan di atas bila dimaknai berdasarkan kaidah bahasa baku Indonesia, substansinya adalah:


1. Bahwa bila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka Kepala desa harus menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) dari unsur Perangkat Desa yang ada dengan di-SK-kan. Dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 hari setelah SPT dibuat. Ini prinsip tidak boleh ada kekosongan jabatan.

2. Bahwa kekosongan jabatan devinitif itu maksimal hanya 2 bulan. Artinya proses pengisian harus secepatnya dilakukan, sehingga dalam waktu 2 bulan sudah pelantikan Perangkat Desa devinitif.

3. Bahwa pengiaian kekosongan jabatan perangkat desa itu sebelum dilakukan penjaringan dan penyaringan, harus dilakukan dulu promutasi antar perangkat desa yang ada yang secara etika hukum sebaiknya dengan cara dimusdeskan, ditawarkan kepada perangkat desa yang ada, dan perlu dilakukan uji kompetensi.

4. Bahwa proses mutasi, penjaringan, dan penyaringan perangkat desa itu apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa. Apabila tidak terjadi kekosongan jabatan, maka tidak dibenarkan adanya proses mutasi, penjaringan, atau penyaringan. Oleh karena itu manakala terjadi proses mutasi, penjaringan, atau penyaringan perangkat desa yang tidak terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, itu melanggar hukum yang berlaku. Silakan digugat di PTUN (hukum administratif) dan ke PN (pidana penyalahgunaan wewenang dan perdata merugigat hak personal).

5. Bahwa pengisian kekosongan perangkat desa itu dengan rekomendasi Camat. Maka apabila terjadi proses pengisian perangkat desa baik melalui mutasi, penjaringan, dan penyaringan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Camat juga bisa dituntut dengan perkara sebagaimana diktum nomor 4 di atas.

Baca juga:

Bagaimana Cara Perangkat Desa Berhenti?

Tag

Berita Terbaru

Hari Sumpah Pemuda, Wamendes: Pemuda Harus Majukan Desa

Pontianak, Gatra.com – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi, mengharapkan para pemuda dapat mengimplementasikan semangat Hari Sumpah Pemuda dengan mendorong dan mewujudkan kemajuan desa. “Semangat...

Digitalisasi Tak Bikin Orang Desa Gigit Jari

VIVA – Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mulai marak di Indonesia. Namun, kerap terkendala situasi dan sumber daya. Jika di kota mudah menemukan lulusan sarjana, tapi tidak dengan di desa. Sebab, rata-rata lulusan SD-SMP. Oleh karena itu...

SVN PT Telkom Buat Desa di Jabar Bertransformasi Digital

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Implementasi Smart Village Nusantara (SVN) PT Telkom memudahkan dan memberi kepuasan bagi perangkat desa pada lima titik percontohan desa di empat provinsi di Indonesia.  Lima titik tersebut adalah Desa Pangandaran (Kabupaten...

Upaya Desa Cibiru Wetan dalam Melakukan Digitalisasi

CILEUNYI, AYOBANDUNG.COM--Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung terus berupaya melakukan digitalisasi. Pelbagai terobosan berbasis digital terus dilakukan sampai ke pelosok desa. Digitalisasi yang dilakukan Desa Cibiru Wetan,...

Optimalkan Pelayanan, Telkom Digitalisasi 23 Desa

Jakarta - Sebanyak 23 desa di Kabupaten Bandung memanfaatkan aplikasi SimpelDesa dari Smart Village Nusantara (SVN) Telkom. Implementasi tersebut menjadi komersialisasi pertama skala besar di Jawa Barat.Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, pada zaman 4.0 ini,...

Berita Terkait

Share This
×

Selamat Datang!

Klik salah satu dari customer services kami untuk chat via WhatsApp atau kirim email ke cs@simpeldesa.com

× Hubungi Customer Service

Daftar untuk penggunaan sistem ini berbayar, klik setuju jika Anda bersedia.

SETUJU