Mudahnya pelayanan birokrasi desa/administrasi saat ini tidak terlepas dari peranan transformasi digital. Perkembangan teknologi saat ini membawa banyak perubahan ke berbagai aspek, tidak terkecuali aspek pelayanan administrasi masyarakat. Salah satunya melalui produk Simpeldesa, sehingga membuat pengurusan administrasi dapat berlangsung lebih mudah, cepat dan juga sederhana.
Macam-Macam Pelayanan Desa
Guna meningkatkan sistem manajemen pemerintahan desa harus dilakukan penataan administrasi supaya bisa bekerja secara efisien dan efektif. Proses penataan administrasi desa sendiri adalah pencatatan informasi dan data untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan administrasi. Berikut beberapa jenis penyelenggaraan administrasi desa, diantaranya :
- Administrasi Umum, yaitu aktivitas pencatatan informasi dan data tentang aktivitas pemerintahan desa dalam buku administrasi umum di kantor desa.
- Administrasi penduduk ialah kegiatan pencatatan informasi dan data tentang kependudukan yang terdapat dalam buku administrasi penduduk yang ada di kantor desa.
- Terakhir, Administrasi pembangunan yaitu kegiatan pencatatan informasi dan data pembangunan yang direncanakan, sedang berlangsung dan sudah dilaksanakan dalam buku administrasi pembangunan di kantor desa.
Ada beberapa jenis dan bentuk pelayanan birokrasi desa/administrasi, meliputi :
1. Pembuatan KTP
Pemerintah desa memberikan pelayanan pembuatan KTP, dimana warga yang ingin mendapatkan KTP dari kantor desa wajib membawa persyaratan tertentu. Adapun syarat keterangan untuk pembuatan KTP para pemula, diwajibkan membawa surat pengantar dari RT atau RW, menyertakan fotokopi KK, fotokopi lunas PBB dan pas foto berukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar. Ketentuannya usia pemohon harus berusia 17 tahun minimal.
Sementara untuk membuat surat keterangan perpanjangan KTP, pemohon harus menyertakan surat pengantar RT/RW, KTP asli, pas foto berukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar, fotokopi lunas PBB, dan fotokopi KK.
2. Daftar KTP
Daftar KTP online atau biasa disebut sebagai KTP elektronik maupun e-KTP juga dilakukan di kantor desa. KTP elektronik ialah kartu tanda penduduk dilengkapi oleh cip sebagai identitas resmi dari penduduk yang terdaftar. Jika tak ada perubahan berdasarkan kebijakan pemerintah, maka KTP dapat berlaku hingga seumur hidup.
Untuk persyaratan pengajuan e-KTP diantaranya meliputi perekaman, fotokopi KK, surat pengantar dari Kepala Desa yang diketahui camat, dan fotokopi akta nikah untuk pemohon yang usianya belum genap 17 tahun. Sesudah Anda merekam data, maka selanjutnya petugas akan mencetak KTP elektronik dengan syarat form permohonan cetak KTP-elektronik, surat keterangan atau KTP lama dan fotokopi KK.
jika KTP Anda hilang, bisa mengajukan pencetakan KTP pengganti langsung di kantor kecamatan dan harus melampirkan fotokopi KK, surat keterangan KTP hilang dari pihak kepolisian, dan surat pernyataan kehilangan dengan materai.
3. Pelatihan Desa
Pelatihan desa biasanya dilakukan untuk aparatur desa, dalam rangka meningkatkan kapasitas dari pihak pemerintah desa sekaligus BPD, dengan tujuan agar para peserta yang mengikuti pelatihan bisa mengetahui fungsi kerja dan tugas-tugas dalam pemerintah desa. Selain itu, para peserta juga bisa menguraikan tanggung jawab dan tugas kerja masing-masing. Seperti tugas-tugas dari pihak aparatur desa berikut ini :
- Sekretaris desa
Tugasnya ialah membantu Kepala Desa untuk melaksanakan dan mempersiapkan pengelolaan administrasi desa sekaligus mempersiapkan penyusunan laporan mengenai penyelenggaraan pemerintah.
Adapun fungsinya ialah untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi serta mempersiapkan bahan laporan guna kelancaran tugas Kades (Kepala Desa).
- Kaur Umum
Bertugas untuk membantu sekretaris desa melalui pelaksanaan pengelolaan sumber APBD, mempersiapkan bahan laporan penyusunan APBDes dan pengelolaan administrasi untuk keuangan desa.
Adapun fungsinya yaitu untuk melaksanakan persiapan penyusunan APBDes, pengelolaan administrasi pada keuangan desa, dan sebagainya.
- Kaur Kesos
Bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan tentang kebijakan teknis dari penyusunan keagamaan dan melaksanakan program berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
Adapun fungsinya mempersiapkan bahan dalam program pemberdayaan masyarakat dan persiapan bahan pelaksanaan program yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan.
- Kaur Ekbang
Bertugas untuk membantu desa melaksanakan persiapan bahan perumusan tentang kebijakan teknis dalam pengembangan potensi desa dan ekonomi masyarakat, serta pengelolaan administrasi pembangunan.
Fungsinya ialah mempersiapkan bantuan kajian perkembangan ekonomi masyarakat dan membantu pelaksanaan administrasi pembangunan serta pengelolaan tugas pembangunan yang diberikan kepala desa.
4. Surat Keterangan Lahir
Salah satu tugas atau layanan desa ialah melakukan pengurusan akte lahir atau surat keterangan lahir. Urus akte kelahiran di kantor desa harus membawa persyaratan, berupa fotokopi KK dan KTP, fotokopi surat nikah, surat pengantar dari Rt/Rw, fotokopi lunas PBB, fotokopi surat keterangan lahir yang diberikan oleh pihak Rumah sakit atau Bidan Desa.
5. Perubahan Data Kartu Keluarga
Pelayanan birokrasi desa/administrasi lainnya yaitu untuk pembuatan kartu keluarga. Untuk urus kartu keluarga di desa, Anda harus membawa surat pengantar dari Rt/Rw dan KK asli.
6. Pengurusan Surat Kematian
Urus surat kematian sangat penting untuk mencegah agar data-data almarhum/almarhumah disalahgunakan pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Sementara tujuan pemerintah agar dapat memastikan keakuratan informasi dan data penduduk yang potensial untuk dijadikan pemilih dalam Pilkada atau Pemilu.
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi saat mengurus surat keterangan kematian, ialah surat keterangan kematian dari Rumah Sakit jika yang meninggal di rumah sakit, fotokopi KTP yang meninggal dan surat pengantar RT/RW.
7. APBD Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa, yaitu rencana keuangan pemerintah desa tahunan yang ditetapkan dan dibahas Kepala Desa dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa lewat Peraturan Desa.
APB Desa merupakan dokumen dengan kekuatan hukum untuk menjamin kepastian terhadap rencana kegiatan, artinya mengikat aparatur dan pemerintah desa terkait, dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan sekaligus untuk menjamin ketersediaan anggaran dengan jumlah tertentu. APB Desa sendiri menjamin kelayakan kegiatan dalam hal pendanaan, karenanya bisa dipastikan kelayakan pada hasil aktivitas secara teknis.
8. Jaringan Aspirasi Rakyat
Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD ialah lembaga perwujudan dari demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. BPD inilah yang berfungsi untuk menetapkan semua peraturan desa dengan kepala desa, sekaligus dapat menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat sesuai peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
9. Lapor Pemerintah Desa
Salah satu pelayanan desa yaitu dapat mempermudah masyarakat atau warga untuk melaporkan keluhan sekaligus aspirasi Anda mengenai pemerintah desa terkait. Masyarakat bisa melaporkan secara langsung ke Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, kini pemerintah juga menyediakan layanan berupa call center di 1500040 untuk masyarakat agar bisa melaporkan berbagai macam masalah yang berhubungan dengan desa.
Itulah beberapa jenis dan bentuk pelayanan desa dalam mewadahi aktivitas masyarakat sekaligus sebagai jaringan aspirasi warga terkait hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan desa. Sehingga semua fungsi dan bentuk layanan desa dapat berjalan dengan baik dalam lingkungan masyarakat, sebagaimana mestinya.
“Baca juga”:
Mudahnya Pelayanan Kantor Desa Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Desa
