Jakarta – Alokasi dana desa yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa pembangunan desa menjadi salah satu fokus penting Pemerintah Pusat untuk memajukan desa dan membangun negara melalui desa-desa yang kuat.
Sejak 2015, Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana desa sebanyak 468 triliun rupiah. Peningkatan alokasi dana desa dilakukan sejak 2015 dengan nominal awal 21 triliun per tahun dan pada 2022 mencapai 68 triliun per tahunnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar dana desa yang telah dialokasikan diserap sebaik mungkin untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi desa. Harapannya dengan ekonomi desa berjalan secara maksimal, dapat terjadi perputaran dana desa untuk mendatangkan keuntungan dan kemakmuran bagi desa itu sendiri.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menghadiri agenda Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Istora Senayan pada Selasa (29/3). Dilansir ANTARANews, pada agenda bertema “Desa Bersatu Membangun Indonesia” tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan terkait potensi pertumbuhan ekonomi desa di masa depan.
“Jangan sampai uang kembali ke kota, apalagi ke Jakarta. Mau beli telur, tambahan gizi untuk anak-anak, tidak perlu ke kota. Mungkin terpaut harganya, tapi tetap beli di desa karena uang berputar di situ terus. Itu yang akhirnya akan menghidupi masyarakat desa kita dan pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan di desa,” ujarnya.
Tak lupa, ia juga menyampaikan apresiasi terkait pembangunan infrastruktur desa yang telah dilakukan seperti saluran air bersih, perbaikan jalan desa, jembatan, dan lain sebagainya dengan memanfaatkan dana desa.
Realisasi dana desa yang maksimal dan tepat sasaran akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kemajuan pembangunan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa-desa seluruh wilayah Indonesia.
